Sejak tahun 1945, masyarakat hukum adat Indonesia yang keberadaannya ditampilkan ke tataran ilmu pengetahuan dan ke tataran pemerintahan oleh pakar-pakar hukum Belanda sebelum Perang Dunia Ke 2, dalam negara kebangsaan yang ikut mereka perjuangkan, posisi mereka justru berada di pinggiran