Peluang desentralisasi telah disambut oleh Pemerintah daerah sumatera Barat dan Masyarakat Minangkabau untuk menghidupkan Pemerintahan Nagari dan lebih ditekankan pada pelaksanaan penataan hak atas tanah sekaligus menjawab implikasi pelaksanaan perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di tingkat lokal