Hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah telah menjungkirbalikan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari yang bernuansa sentralistik menuju kepada nuansa desentralistik. Perubahan paradigma yang demikian mendadak membuat gamang sebagian besar stakeholder dalam menyikapi perubahan itu. Akibatnya respon yang muncul cenderung tanpa pola dan berdasar referensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak